LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan melakukan transformasi besar dalam penyediaan kendaraan dinas (randis) untuk pejabat mulai tahun 2026.
Semua randis pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) akan beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke mobil listrik berbasis baterai.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan Pemkot tidak lagi membeli kendaraan dinas, melainkan menggunakan skema sewa empat tahun.
“Mulai 2026, Pemkot tidak lagi membeli mobil dinas. Kita pakai skema sewa selama empat tahun, sehingga biaya pemeliharaan ditanggung penyedia. Dan ini sudah dianggarkan,” ujarnya di Balai Kota Makassar, Selasa (26/8).
Menurut Munafri, penggunaan mobil listrik merupakan langkah strategis untuk efisiensi anggaran dan mendukung upaya menghadirkan kota ramah lingkungan.
“Dengan begitu, lebih efisien dan tidak ada lagi persoalan mobil dibawa pindah ketika pejabat berganti,” jelasnya.
Pada tahap awal, Pemkot Makassar merencanakan sekitar 50 unit mobil listrik yang akan didistribusikan kepada kepala dinas, camat, dan kepala bagian.
Sumber anggaran berasal dari APBD Perubahan 2025 dan APBD pokok 2026.
Baca: Mobil Hybrid dari Kalla Toyota Makin Diminati, Ternyata Ini Beda Mobil Hybrid dan Mobil Listrik
Selain mobil dinas, Pemkot juga akan menghadirkan puluhan bus listrik untuk armada transportasi publik perkotaan.
Munafri menegaskan kebijakan ini bukan sekadar efisiensi, tetapi bagian dari komitmen menghadirkan udara bersih dengan mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil.
“Khusus dinas, kita moratorium kendaraan BBM di Pemkot. Semua operasional, baik mobil maupun bus, akan beralih ke listrik,” tambahnya.
Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Pemkot Makassar juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan transportasi, termasuk Kalista, untuk mengembangkan moda transportasi umum berbasis kendaraan listrik di jalur koridor.
Upaya ini diharapkan mempercepat integrasi sistem transportasi publik yang modern, efisien, dan ramah lingkungan.
“Dengan kendaraan listrik, kita ingin menunjukkan bahwa Makassar serius mendukung elektrifikasi sekaligus memperkuat budaya hemat energi dan peduli lingkungan,” tutup Munafri.
Baca: 33 Peserta Bersaing Rebut 9 Jabatan Eselon II di Pemkot Makassar
