Makassar, Luminasia, 8 September 2025 – Warga sipil Makassar dan Sulawesi Selatan menuntut DPRD Provinsi dan Kota agar segera mengambil langkah nyata dalam menjawab krisis kepercayaan publik. Menurut mereka, DPRD tidak boleh berdiam diri di tengah meningkatnya keresahan masyarakat.
Dian Aditya Ning Lestari (Diku), warga sipil yang menginisiasi tuntutan ini, menegaskan bahwa DPRD harus membuka diri. “Sudah terlalu lama aspirasi rakyat terputus. Kami meminta DPRD mengadakan forum terbuka minimal satu kali setiap triwulan di tiap kecamatan, dengan risalah forum yang dapat diakses publik,” ujarnya.
Selain itu, Diku menekankan pentingnya investigasi yang transparan. “Hasil penyelidikan atas peristiwa yang menimbulkan korban di Makassar harus diumumkan secara terbuka maksimal 30 hari agar jelas siapa yang bertanggung jawab,” katanya.
Terkait penegakan hukum, Diku menolak adanya standar ganda. “Warga yang melakukan perusakan fasilitas publik memang harus diproses, tetapi aparat yang menggunakan kekerasan berlebihan juga wajib ditindak. Tidak boleh ada impunitas,” tegasnya.
Warga sipil juga menuntut reformasi keamanan publik di Sulawesi Selatan. “Aparat harus bekerja dengan prinsip proporsionalitas, de-eskalasi, dan penghormatan HAM. SOP penggunaan kekuatan harus jelas, dengan pengawasan sipil yang nyata. DPRD wajib membentuk panitia khusus untuk memastikan hal ini terlaksana dalam waktu 90 hari,” tambah Diku.
Menurut Diku, DPRD hanya akan semakin kehilangan legitimasi bila tidak segera menindaklanjuti tuntutan ini. “Kami memberi waktu 14 hari untuk jawaban tertulis dan audiensi terbuka. Bila tidak, DPRD akan semakin jauh dari rakyat yang seharusnya mereka wakili,” tutupnya.
Andi Nur Fitrah, warga sipil lainnya, menyampaikan harapannya agar suara masyarakat benar-benar direspon oleh para wakil rakyat. “Berharap suara-suara yang mengudara selama Agustus menuju September ini bukan sekadar teriakan yang tumpah ke jalan, melainkan dapat benar-benar didengar oleh DPR, terkhusus DPRD Sulsel. Harapan kami, masyarakat dapat kembali percaya pada stabilitas dan keberpihakan anggota legislatif pada kepentingan rakyat. Tunjukkan sifat amanah anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya dengan membuka ruang dialog yang jujur dan berkelanjutan bersama warga. Dengan begitu, insyaa Allah optimisme terhadap kinerja wakil rakyat dapat ditumbuhkan kembali,” ujarnya.
Sementara itu, Geraldi Nugroho dari Pemuda Katolik Komcab Makassar menekankan bahwa tuntutan ini lahir dari kebutuhan warga untuk saling menguatkan. “Saya sebagai warga sipil biasa di Kota Makassar hanya ingin tuntutan warga sipil ini didengar oleh pemangku kebijakan dan wakil kami sebagai anggota DPRD di Kota Makassar maupun di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau di nasional Jakarta Tuntutan 17 + 8 sudah memberikan dampak positif bagi kami semua, namun kami warga sipil di Kota Makassar menginisiasi tuntutan ini juga karena kami hanya ingin warga bantu warga, kepentingan untuk semua warga sipil di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Fokus melihat, mendengar, menjawab bersama solusi masalah di daerah Kota Makassar – Sulawesi Selatan sendiri yang sudah sangat kompleks, serta menganalisis sebab akibat aksi hingga terjadinya pembakaran di gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang menimbulkan korban luka-luka, kehilangan nyawa, dan kepanikan warga dalam beraktivitas sehari-hari,” ungkapnya.
Untuk membaca pernyataan lengkap serta jika ada organisasi atau individu yang ingin menambahkan namanya sebagai bentuk dukungan, dapat mengakses tautan berikut: https://bit.ly/tuntutanwargasipilmkssulsel.
Untuk keterangan lebih lanjut, media dapat menghubungi Dian Aditya Ning Lestari (Diku) melalui nomor 082111200142 atau email dnldiku@gmail.com.
