LUMINASIA.ID, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia menegaskan perannya dalam mendukung program swasembada pangan nasional selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah dinilai berhasil mendorong perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, sehingga distribusi menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan mudah diakses oleh petani di seluruh Indonesia.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa perubahan kebijakan selama satu tahun terakhir menjadi tonggak penting dalam sektor pupuk nasional.
“Atas dukungan penuh dari Presiden dan jajaran pemerintah, berbagai langkah strategis telah menjadi fondasi baru dalam pengelolaan pupuk subsidi. Dalam satu tahun ini, perubahan tata kelola pupuk terlihat nyata,” ujarnya.
Salah satu langkah utama yang dilakukan pemerintah adalah reformasi regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025.
Kebijakan tersebut menyederhanakan hingga 145 regulasi sebelumnya, sehingga rantai distribusi pupuk menjadi lebih singkat dan efisien.
Selain itu, akses pupuk bersubsidi kini semakin dekat dengan petani melalui empat titik serah, yaitu pengecer, koperasi, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan).
Rahmad menilai langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kesejahteraan petani.
“Pupuk Indonesia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menghadirkan sistem distribusi yang lebih akuntabel dan berkeadilan. Kami berkomitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut secara konsisten,” katanya.
Dampak kebijakan tersebut terlihat pada percepatan distribusi pupuk bersubsidi. Untuk pertama kalinya, penyaluran pupuk dapat dimulai tepat pada 1 Januari 2025, sehingga petani memperoleh pupuk sesuai kebutuhan musim tanam.
Hingga 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 6,14 juta ton atau sekitar 64 persen dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton.
Capaian tersebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan naik hingga 23 persen dibandingkan capaian pada 2023.
Kelancaran distribusi pupuk ini turut mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian nasional.
Dalam forum internasional, Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebut 2025 sebagai momentum penting bagi Indonesia, dengan produksi beras dan cadangan pangan mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah.
Kondisi tersebut dinilai sebagai indikator keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan, sekaligus membuka peluang ekspor beras ke berbagai negara.
Ke depan, Pupuk Indonesia menyatakan akan terus memperkuat dukungan terhadap pemerintah, tidak hanya melalui distribusi pupuk yang tepat sasaran, tetapi juga dengan memastikan ketersediaan pupuk hingga ke tingkat pengecer.
“Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk berkualitas serta distribusi yang semakin optimal,” tutup Rahmad.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kedaulatan pangan Indonesia di tengah tantangan global.
