LUMINASIA.ID, INTERNASIONAL - Israel pada Jumat, 26 Desember 2025, resmi menjadi negara pertama yang memberikan pengakuan formal kepada Somaliland, wilayah otonom di barat laut Somalia yang memproklamasikan pemisahan diri sejak 1991. Pengakuan itu dituangkan dalam kesepakatan timbal balik yang disebut berpotensi menguntungkan kedua pihak, namun langsung memicu penolakan keras dari pemerintah Somalia dan sejumlah negara di kawasan.
Dilansir NYTimes, Somaliland selama lebih dari tiga dekade mengelola wilayah yang diklaimnya secara relatif stabil, meski tidak pernah memperoleh pengakuan internasional. Wilayah ini memisahkan diri ketika Somalia terjerumus ke dalam perang saudara dan keruntuhan negara pada awal 1990-an.
Menanggapi langkah Israel, pemerintah Somalia pada hari yang sama mengecam pengakuan tersebut sebagai “langkah yang melanggar hukum.” Dalam pernyataannya, Mogadishu menegaskan bahwa Somaliland adalah “bagian yang integral, tidak terpisahkan, dan tidak dapat dicabut dari Somalia.”
Penolakan juga datang dari sejumlah negara tetangga. Mesir, melalui pernyataan resmi, menyebut Menteri Luar Negeri Mesir telah melakukan pembicaraan telepon dengan mitranya di Somalia, Turki, dan Djibouti. Mereka, menurut pernyataan itu, “menegaskan penolakan penuh terhadap setiap langkah sepihak yang dapat merusak kedaulatan Somalia atau menggerus fondasi stabilitas di negara tersebut.”
Kecaman serupa disampaikan oleh Mahmoud Ali Youssouf, Ketua Komisi Uni Afrika. Ia menyatakan dengan tegas menolak setiap inisiatif yang “bertujuan mengakui Somaliland sebagai entitas independen.” Ia menegaskan kembali posisi Uni Afrika yang mewakili 55 negara anggota bahwa Somaliland “tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Federal Somalia.”
Banyak negara di Afrika dan kawasan lain selama ini bersikap hati-hati terhadap isu pemisahan wilayah, karena khawatir pengakuan terhadap satu daerah yang memisahkan diri dapat memicu gelombang klaim kemerdekaan serupa di negara mereka masing-masing.
Di sisi lain, langkah ini memperluas jejaring diplomatik Israel di dunia Muslim. Sebagian besar negara mayoritas Muslim di Timur Tengah belum mengakui Israel, meskipun Turki dan Mesir menjadi pengecualian penting. Pada 2020, Kesepakatan Abraham yang dimediasi pemerintahan Trump pertama membuka hubungan diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko. Israel sejak itu berupaya menambah daftar negara yang menjalin hubungan resmi.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pernyataannya mengatakan bahwa kesepakatan dengan Somaliland “sejalan dengan semangat Kesepakatan Abraham.” Ia menambahkan, “Negara Israel berencana segera memperluas hubungannya dengan Republik Somaliland melalui kerja sama luas di bidang pertanian, kesehatan, teknologi, dan ekonomi.”
Sepanjang tahun ini, laporan media juga menyebut bahwa Amerika Serikat dan Israel sempat mendekati Somaliland, di antara pihak lain, untuk membahas kemungkinan penempatan kembali warga Palestina dari Gaza. Somaliland saat itu menyatakan tidak ada pembahasan semacam itu, dan isu tersebut tidak disinggung dalam pernyataan resmi Israel maupun Somaliland pada Jumat. Mesir, dalam pernyataannya, kembali menegaskan “penolakan kategoris terhadap rencana apa pun untuk memindahkan rakyat Palestina ke luar tanah mereka,” seraya mengingatkan bahwa kelompok hak asasi manusia menilai pemindahan paksa sebagai kejahatan menurut hukum internasional.
Secara historis, wilayah yang kini diklaim Somaliland merupakan bekas protektorat Inggris pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, sementara Italia menguasai wilayah Somalia bagian timur dan selatan. Kedua wilayah itu bersatu membentuk Somalia pada 1960, dengan ibu kota di Mogadishu. Namun, banyak warga di bekas wilayah Inggris merasa terpinggirkan setelah penyatuan tersebut.
Pada 1980-an, ketegangan meningkat akibat penindasan politik di bawah rezim diktator Mohamed Siad Barre. Militer Somalia melancarkan operasi brutal di wilayah utara, termasuk pembantaian massal. Setelah Barre tumbang dan pemerintah pusat runtuh pada 1991, para pemimpin Somaliland menyatakan persatuan dengan Somalia berakhir.
Dengan populasi sekitar lima juta jiwa, Somaliland sejak itu membangun berbagai institusi layaknya negara berdaulat, mulai dari parlemen terpilih, mata uang sendiri, hingga bendera, militer, dan kepolisian. Wilayah ini kerap digambarkan sebagai kantong stabilitas relatif di kawasan Tanduk Afrika yang dilanda konflik berkepanjangan.
Namun, sejak 2023 Somaliland terlibat pertempuran dengan milisi lokal untuk menguasai kota Las Anod. Amnesty International menuduh pasukan Somaliland melakukan pembunuhan dan melukai warga sipil secara sembarangan, tuduhan yang dibantah oleh pemerintah setempat.
Ketiadaan pengakuan internasional selama ini membatasi ruang gerak Somaliland, termasuk dalam menandatangani perjanjian keamanan, mengakses pasar global, hingga mengendalikan wilayah udaranya sendiri. Untuk mengubah keadaan itu, para pejabat Somaliland selama bertahun-tahun menjalin hubungan dengan anggota parlemen Partai Republik AS, lembaga pemikir konservatif, dan mantan pejabat pemerintahan Trump.
Pejabat Somaliland mengatakan kepada The New York Times pada 2025 bahwa mereka tertarik menjajaki kesepakatan dengan Presiden Donald Trump untuk menyewakan pelabuhan di Teluk Aden dan landasan udara era Perang Dingin, dengan imbalan pengakuan internasional yang selama ini mereka dambakan. Dukungan semacam itu, menurut mereka, dapat menarik investasi asing serta memperluas hubungan diplomatik dan keamanan.
Meski demikian, sejumlah analis memperingatkan bahwa pengakuan terhadap Somaliland berpotensi mengguncang stabilitas kawasan, memperkuat kelompok militan seperti Al Shabab, serta mempersulit hubungan dengan aktor regional utama seperti Mesir, Turki, dan Uni Afrika.
