LUMINASIA.ID, INTERNASIONAL - Pemerintah Lebanon mengumumkan telah menyelesaikan fase pertama rencana pelucutan senjata kelompok bersenjata di wilayah selatan, termasuk Hezbollah. Namun, Israel menilai langkah tersebut masih jauh dari memadai dan memperingatkan bahwa ancaman eskalasi konflik tetap tinggi di perbatasan kedua negara.
Dilansir CNN via MSN, Angkatan Darat Lebanon menyatakan kini telah menguasai secara operasional wilayah selatan Sungai Litani, kecuali lima posisi militer Israel yang masih berada di dalam wilayah Lebanon. Meski demikian, militer Lebanon tidak secara eksplisit menyebut telah melucuti Hezbollah sepenuhnya, dan mengakui bahwa “pekerjaan di sektor ini masih berlangsung”.
“Angkatan Darat Lebanon menegaskan bahwa rencana pengamanan senjata telah mencapai tahap lanjut setelah berhasil mencapai tujuan fase pertama secara efektif dan nyata di lapangan,” demikian pernyataan resmi militer Lebanon. Mereka juga menegaskan komitmen untuk “mengambil tanggung jawab eksklusif, bersama lembaga keamanan lainnya, dalam menjaga keamanan dan stabilitas Lebanon, khususnya di selatan Sungai Litani.”
Sungai Litani merupakan garis yang ditetapkan PBB, di mana berdasarkan resolusi Dewan Keamanan, Hezbollah dilarang beroperasi di wilayah selatannya.
Israel menyambut pengumuman itu sebagai “awal yang menggembirakan”, namun menilai langkah Lebanon belum cukup. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa perjanjian gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat “secara jelas menyebutkan bahwa Hezbollah harus sepenuhnya dilucuti”. Ia juga menuduh adanya “upaya Hezbollah untuk mempersenjatai kembali dan membangun ulang infrastruktur terornya dengan dukungan Iran”. CNN menyebut tidak dapat memverifikasi klaim tersebut.
Pernyataan militer Lebanon juga menyinggung bahwa operasi pembersihan ranjau, amunisi yang belum meledak, serta terowongan masih terus dilakukan, bersamaan dengan langkah-langkah “untuk mencegah kelompok bersenjata membangun kembali kemampuan mereka”. Namun, Lebanon menyalahkan “serangan Israel yang terus berlanjut, pendudukan atas situs-situs Lebanon, dan pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata November 2024” sebagai faktor yang menghambat perluasan otoritas negara.
Perjanjian gencatan senjata November 2024 sendiri mengakhiri lebih dari setahun konflik antara Israel dan Hezbollah, yang bermula setelah Hezbollah menyerang wilayah yang dikuasai Israel sehari setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.
Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Jeanine Hennis-Plasschaert, menilai langkah Lebanon sebagai perkembangan positif. “Ini adalah kemajuan yang tak terbantahkan. Pekerjaan berat masih menanti. Tetapi tonggak hari ini menunjukkan komitmen dan memperkuat peran mekanisme yang dibentuk oleh pengaturan 24 November,” tulisnya di media sosial X.
Meski demikian, Israel tetap menunjukkan keraguan besar terhadap kemampuan Lebanon melucuti Hezbollah. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan bahwa “fakta di lapangan menunjukkan infrastruktur militer Hezbollah yang luas masih ada di selatan Sungai Litani” dan menegaskan bahwa “tujuan melucuti Hezbollah di Lebanon selatan masih jauh dari tercapai.” Mereka bahkan menambahkan, “Hezbollah mempersenjatai kembali lebih cepat daripada dilucuti,” sambil menunjuk dukungan Iran dan kunjungan Menteri Luar Negeri Iran ke Beirut.
Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan bahwa negara ingin memonopoli kepemilikan senjata dan mendorong pelucutan Hezbollah melalui jalur negosiasi. Hezbollah sendiri sejauh ini mengizinkan pelucutan senjata di selatan Litani, namun menolak menyerahkan persenjataan di wilayah utara, dengan alasan masih adanya pendudukan Israel atas wilayah Lebanon.
Menteri Informasi Lebanon Paul Morcos menyatakan bahwa pada Februari mendatang, militer akan mengajukan rencana baru ke kabinet untuk melucuti kelompok yang didukung Iran itu di wilayah utara Sungai Litani.
Di tengah klaim kemajuan dari Beirut dan skeptisisme keras dari Tel Aviv, situasi di perbatasan Israel–Lebanon masih rawan. Ketegangan yang belum sepenuhnya mereda ini menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik berskala lebih besar bisa kembali meletus jika proses pelucutan senjata tidak berjalan sesuai harapan semua pihak.
