LUMINASIA.ID - Pemerintah Kota Makassar menyiapkan program penataan rumah tidak layak huni (RTLH) serta peningkatan infrastruktur dasar di kawasan kumuh Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo.
Rencana tersebut disampaikan saat Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah meninjau langsung permukiman padat di sekitar Pelabuhan Baru Makassar, tepatnya di kawasan Pasar Tradisional Pannampu, Jumat (6/3/2026).
Dalam kunjungan itu, rombongan menyusuri lorong-lorong permukiman warga yang berada di kawasan padat penduduk. Kondisi rumah yang berdempetan dengan akses jalan sempit menjadi salah satu persoalan utama yang ditemukan di lokasi tersebut.
Selain meninjau kondisi fisik kawasan, rombongan juga berdialog dengan sejumlah warga untuk mendengar langsung kondisi kehidupan mereka di kawasan tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar Mahyuddin mengatakan, kunjungan Wakil Menteri PKP bertujuan melihat langsung kondisi kawasan yang masuk kategori kumuh di Kecamatan Tallo.
"Hari ini, pak Wamen PKP mengunjungi salah satu kawasan kumuh di Kecamatan Tallo untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kita juga mengusulkan pembangunan hunian vertikal di kawasan sekitar pasar tersebut dengan dukungan dari pemerintah pusat," ujar Mahyuddin.
Menurutnya, pembangunan hunian vertikal dinilai menjadi salah satu solusi untuk menata kawasan permukiman padat sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang selama ini tinggal di lingkungan dengan keterbatasan lahan.
Berdasarkan data pemerintah, jumlah penduduk di Kelurahan Pannampu mencapai 16.697 jiwa yang tersebar dalam 3.655 kepala keluarga (KK). Kepadatan penduduk tersebut turut mempengaruhi kondisi permukiman di kawasan sekitar Pelabuhan Baru dan Pasar Pannampu.
Dari hasil pendataan, terdapat 117 unit rumah yang masuk kategori rumah tidak layak huni dengan jumlah kepala keluarga yang menempati mencapai 154 KK atau sekitar 575 jiwa.
Sebagai bagian dari upaya penanganan, pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah mengalokasikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada 2025 sebanyak 20 unit dengan total anggaran Rp400 juta.
Sementara pada 2026, pemerintah kembali merencanakan program serupa dengan target penanganan 10 unit rumah tidak layak huni yang saat ini masih dalam tahap verifikasi.
Selain perbaikan RTLH, Pemkot Makassar juga menyiapkan peningkatan kualitas infrastruktur dasar di kawasan tersebut. Program itu meliputi perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan sistem drainase yang akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman warga sekaligus menciptakan kawasan huni
