LUMINASIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan efisiensi anggaran hingga sekitar Rp50–60 miliar pada tahun 2026 dengan memangkas belanja perjalanan dinas dan menghentikan pengadaan kendaraan dinas (randis) baru.
Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah penataan ulang anggaran daerah agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat dibandingkan belanja rutin dan kegiatan seremonial.
Munafri menjelaskan, efisiensi menyasar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya pada pos perjalanan dinas.
“Tahun 2026, Pemerintah Kota Makassar melakukan efisiensi pada pos perjalanan dinas seluruh OPD. Anggaran perjalanan dinas kita hemat mencapai Rp50–60 miliar,” ujar Munafri, Rabu (22/4/2026).
Ia merinci, perjalanan dinas dalam negeri dipangkas hingga 50 persen, sementara perjalanan luar negeri dikurangi lebih drastis hingga 70 persen.
Menurutnya, langkah ini tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan karena saat ini tersedia berbagai alternatif kerja yang lebih efisien, seperti koordinasi secara virtual.
“Perjalanan dinas kita batasi, tapi kinerja tidak boleh turun. Sekarang sudah banyak alternatif, bisa melalui koordinasi virtual atau cara lain yang lebih efisien,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Makassar juga menghentikan pengadaan kendaraan dinas baru pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini diambil untuk menekan belanja yang tidak prioritas sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset yang sudah ada.
Munafri menyebut, kendaraan dinas lama, termasuk pengadaan tahun 2023, masih layak digunakan untuk menunjang operasional.
“Tahun 2026, tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru. Kita maksimalkan yang ada,” tegasnya.
Lebih lanjut, anggaran hasil efisiensi tersebut akan dialihkan ke sektor prioritas, terutama pendidikan dan pembangunan infrastruktur.
Kebijakan ini, kata dia, merupakan upaya untuk memastikan anggaran daerah benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Senada, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, M. Dakhlan, mengatakan efisiensi anggaran perjalanan dinas dilakukan berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri.
“Ini bukan sekadar imbauan, tapi perintah regulasi. Karena itu kami di TAPD akan melakukan penyesuaian anggaran,” ujar Dakhlan.
Ia menambahkan, penghematan anggaran tersebut juga akan dialihkan untuk mendukung sektor prioritas, seperti pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh Dinas Lingkungan Hidup serta perbaikan infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum.
“Termasuk mengalihkan dana perjalanan dinas untuk mendukung kebutuhan DLH dan PU,” katanya.
Secara total, efisiensi anggaran perjalanan dinas dari seluruh OPD di Kota Makassar diperkirakan mencapai Rp50 hingga Rp60 miliar, meski angka final masih menunggu perhitungan dari masing-masing perangkat daerah.
