LUMINASIA.ID, MAKASSAR – Kabar baik bagi calon peserta didik yang belum berhasil lolos ke sekolah negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan solusi melalui kemitraan dengan 67 sekolah swasta yang dapat diakses secara gratis tanpa dipungut biaya pendidikan.
Seluruh biaya pendidikan di sekolah swasta mitra tersebut akan ditanggung Pemerintah Kota Makassar sehingga siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya sekaligus menjawab keterbatasan daya tampung sekolah negeri di berbagai wilayah.
"Jadi, kolaborasi dengan sekolah swasta yang seluruh biayanya ditanggung Pemerintah Kota Makassar, ini menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri, sekaligus memastikan setiap anak tetap memperoleh akses pendidikan yang layak," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman.
Pernyataan tersebut disampaikan Achi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) sekaligus memantau pelaksanaan hari terakhir pendaftaran dan verifikasi SPMB jalur domisili tingkat SMP, Jumat (26/6/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Achi memastikan seluruh tahapan verifikasi berjalan sesuai prosedur, transparan, objektif, dan tanpa kendala hingga batas akhir pelaksanaan.
Pemantauan dilakukan di tiga sekolah, yakni SMP Negeri 1 Makassar di Jalan Baji Areng, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, SMP Negeri 3 Makassar di Jalan Baji Gau, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, serta SMP Negeri 24 Makassar di Jalan Baji Gau, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate.
Turut mendampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar Andi Akhmad Muhajir Arif serta Kepala Seksi Manajemen SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar Sulaeman.
Usai melakukan pemantauan, Achi memastikan proses verifikasi di seluruh sekolah berlangsung lancar dan tidak ditemukan kendala berarti.
"Dari hasil pantauan kami di sekolah, tidak ada kendala berarti. Semua proses berjalan lancar dan aman," katanya.
Ia menjelaskan proses seleksi jalur domisili dilakukan secara objektif melalui sistem perankingan berdasarkan jarak tempat tinggal calon murid dengan sekolah tujuan sesuai ketentuan yang diatur dalam SPMB.
Menurutnya, seluruh proses seleksi dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat sehingga menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penerimaan murid baru.
"Perankingan SPMB berdasarkan jarak domisili dan semuanya bisa dilihat secara transparan melalui sistem," ujarnya.
Achi mengakui terdapat sejumlah kecamatan dengan jumlah pendaftar yang jauh lebih besar dibandingkan daya tampung sekolah negeri sehingga tidak seluruh calon peserta didik dapat diterima melalui jalur domisili.
Namun demikian, kondisi tersebut telah diantisipasi Pemerintah Kota Makassar dengan menggandeng puluhan sekolah swasta sebagai mitra dalam pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.
"Tahun 2026 ini sekolah swasta ikut mengakomodasi anak-anak kita dan itu tidak berbayar, biaya ditanggung Pemerintah Kota," tuturnya.
Ia menilai kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan sekolah swasta menjadi bentuk nyata komitmen bersama dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
"Ini patut masyarakat apresiasi karena Pemerintah Kota dan sekolah swasta telah membantu menyediakan akses pendidikan bagi siswa di lingkungan masyarakat," katanya.
Achi mengungkapkan sebanyak 67 sekolah swasta telah bermitra dengan Pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.
Jumlah sekolah swasta tersebut bahkan dinilai lebih besar dibandingkan jumlah sekolah negeri yang masih memiliki kapasitas tambahan untuk menerima peserta didik baru.
"Kalau dilihat perbandingannya, sekolah swasta justru lebih banyak mengakomodasi anak-anak kita. Ini menunjukkan semangat bersama untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Makassar," ungkapnya.
Keberadaan sekolah swasta mitra juga menjadi solusi bagi wilayah-wilayah blind spot, yakni kawasan yang memiliki keterbatasan akses menuju sekolah negeri karena faktor jarak maupun sebaran satuan pendidikan.
Melalui pilihan sekolah keempat maupun kelima dalam sistem SPMB, calon peserta didik tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar.
"Daerah blind spot juga terbantu karena sekolah swasta mengakomodasi anak-anak yang jarak rumahnya cukup jauh dari sekolah negeri," tambahnya.
Achi juga mengumumkan hasil seleksi jalur domisili dapat mulai diakses masyarakat pada Sabtu (27/6/2026) tepat pukul 00.00 Wita.
"Bisa diakses nanti malam tepat pergantian hari pukul 00.00. Saat itu hasil pengumuman sudah keluar," ujarnya.
Ia mengimbau para orang tua yang anaknya dinyatakan lolos agar segera mempersiapkan seluruh dokumen administrasi untuk proses pendaftaran ulang sehingga tidak mengalami kendala saat verifikasi.
Dokumen yang harus dipersiapkan antara lain akta kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan lulus, pas foto, serta dokumen lain sesuai ketentuan masing-masing sekolah.
"Lengkapi seluruh berkas administrasi agar proses pendaftaran ulang berjalan lancar dan tidak ada yang tertinggal," pesannya.
Achi menjelaskan jadwal pelaksanaan SPMB jalur domisili berlangsung pada 22–26 Juni 2026, dilanjutkan pengumuman hasil seleksi pada 27 Juni 2026, kemudian tahapan pendaftaran ulang, verifikasi, dan validasi dilaksanakan pada 28–30 Juni 2026.
Ia juga menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Makassar masih akan memantau perkembangan kuota pada jalur non-domisili setelah seluruh proses pendaftaran ulang selesai dilaksanakan.
Apabila masih terdapat kursi yang belum terisi, sistem akan melakukan pengisian secara otomatis berdasarkan urutan jarak domisili sesuai ketentuan dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
"Kalau masih ada kuota kosong, sistem akan menarik calon murid berdasarkan jarak domisili terdekat sesuai aturan dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2026," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Achi juga menegaskan pentingnya menjaga jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar agar proses pembelajaran berlangsung lebih efektif dan berkualitas.
Menurutnya, jumlah siswa yang proporsional akan memudahkan guru dalam mengelola kelas, memberikan perhatian kepada peserta didik, serta menciptakan proses belajar yang lebih optimal.
Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Makassar juga tengah menggagas kebijakan pembelajaran tanpa pekerjaan rumah (PR) sehingga seluruh proses pembelajaran dapat diselesaikan secara maksimal selama berada di lingkungan sekolah.
"Ke depan kami juga sedang menggagas agar tidak ada lagi pekerjaan rumah. Proses belajar diharapkan bisa lebih maksimal diselesaikan di sekolah," tutup Achi.
