LUMINASIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi maupun serapan anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pencapaian Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar yang dikemas dalam Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber dan diikuti jajaran Pemerintah Kota Makassar guna memperkuat pemahaman mengenai kebijakan terbaru pengelolaan keuangan daerah.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menegaskan penyusunan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai proses menyusun angka pendapatan dan belanja, tetapi harus menjadi instrumen yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
"APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat," ujar Appi.
Ia menjelaskan seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program, harus menghasilkan manfaat yang terukur bagi warga.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun.
"Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Appi juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran.
Ia menilai belanja pemerintah tidak boleh lagi didominasi untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi, melainkan harus difokuskan pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, ia mendorong perangkat daerah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi keterbatasan APBD.
Menurutnya, kemitraan dengan sektor swasta maupun pengembangan investasi perlu terus didorong agar pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah daerah.
"Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal," ungkapnya.
Melalui forum tersebut, Appi berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan terbaru pengelolaan keuangan daerah sekaligus mengadopsi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan di Kota Makassar.
Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan berdiskusi bersama Agus Fatoni untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
