LUMINASIA.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini tengah disusun pemerintah.

Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan saat Seminar Koperasi Desa Merah Putih di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (4/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, anggota DPR RI, anggota DPD RI, serta sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan.

Zulkifli Hasan mengatakan Perpres tersebut akan memperkuat kewenangan KDKMP dalam menjalankan berbagai program pemerintah di tingkat desa.

"September ini saya sedang susun Perpres, nanti Kopdes akan powerful," ujar Zulkifli Hasan.

Menurutnya, berbagai program pemerintah nantinya akan disalurkan melalui KDKMP.

Di antaranya bantuan pangan, bantuan tunai, Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyerapan gabah, hingga penyaluran alat dan mesin pertanian (Alsintan).

"Bantuan pangan tiga bulan 10 kilogram desil 1 sampai 4 nanti diserahkan ke Kopdes, Kopdes yang bagi berasnya. Bantuan tunai nanti lewat Kopdes, diantarkan ke rumahnya," katanya.

Ia menjelaskan Bulog nantinya juga dapat menyewa gudang milik KDKMP untuk menyimpan gabah.

Selain itu, gabah yang belum terserap Bulog juga dapat diserap oleh KDKMP.

"Pembelian gabah nanti dibeli Kopdes. Bulog sewa gudang, tidak usah ke lain, sewanya Kopdes," ujarnya.

Zulkifli Hasan mengatakan skema tersebut telah diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

"Sebentar lagi Perpresnya jadi. Sudah ratas dipimpin Presiden, sudah diputuskan dalam rapat terbatas dipimpin Presiden atas usulan saya. Sisa disusun Perpres agar kuat," katanya.

Fasilitas Operasional Disiapkan

Dalam kesempatan yang sama, Zulkifli Hasan menjelaskan setiap KDKMP akan memperoleh dukungan fasilitas operasional senilai Rp3 miliar.

Menurutnya, anggaran tersebut bukan diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan diwujudkan dalam bentuk aset yang akan digunakan untuk operasional koperasi.

"Kita jelaskan uang Rp3 miliar itu untuk apa. Rp3 miliar itu dapat gedung 600 meter dengan segala perlengkapannya, dapat mobil truk satu, dapat pick-up satu, dapat bentor dua. Lumayan kan, ada barangnya," ujarnya.

Ia menegaskan koperasi tetap menjadi milik desa.

"Koperasi desa miliknya desa, bukan milik siapa-siapa karena uangnya desa. Kopdes itu milik desa," katanya.

Pada tahap awal, pengelolaan koperasi akan mendapat pendampingan dari Agrinas.

Namun, Zulkifli Hasan meminta pegawai koperasi berasal dari desa setempat.

"Saya minta seluruh pegawai lainnya nanti diputuskan bersama-sama pengurus koperasi yang di situ. Saya minta dilibatkan kepala desa dan harus dari desa itu agar dari desa itu bisa lima sampai enam orang kerja di koperasi," ujarnya.

Bantah Isu Penutupan Warung

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membantah informasi yang beredar di media sosial bahwa KDKMP akan menutup warung-warung di desa.

Menurutnya, informasi tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar kebijakan pemerintah.

"Narasi di media sosial banyak sekali. Saya dan Pak Menko Pangan lagi dibelokkan informasinya. Banyak beredar di media sosial katanya Menko Pangan dan Mendes ingin menutup warung-warung di desa. Itu hoaks, berita bohong. Itu dibuat pakai AI. Kami sudah laporkan ke Mabes Polri," kata Yandri.

Ia juga membantah informasi yang menyebut pedagang kelontong tidak boleh beroperasi dalam radius dua kilometer dari lokasi koperasi.

"Ada juga katanya radius dua kilometer dari KDKMP tidak boleh ada pedagang kelontong. Itu juga bohong dan hoaks," tegasnya.

Senada dengan Yandri, Zulkifli Hasan menegaskan KDKMP bukan warung maupun supermarket sehingga tidak akan menggantikan usaha kecil yang telah berjalan di desa.

"Ada yang mengatakan nanti Zulhas akan menutup warung kelontong. Itu tidak ada urusannya. Malah warung kelontong bisa menitipkan barangnya. Kalau ingin memasarkan produk ke seluruh Indonesia juga bisa melalui Koperasi Desa. Karena sekali lagi, koperasi ini bukan warung dan bukan supermarket," kata Zulkifli Hasan.