LUMINASIA.ID, MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Jumat (25/7/2025).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan percepatan akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rakor dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepulauan Selayar, perwakilan Bank Indonesia, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, dan pelaku usaha jasa keuangan.
Bupati Kepulauan Selayar, H Muhammad Natsir Ali, menegaskan TPAKD menjadi pilar strategis mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya sektor produktif berpotensi.
“Sinergi dengan OJK dan seluruh pemangku kepentingan harus terus terjaga agar Selayar tidak hanya kuat secara geografis, tapi juga tangguh secara ekonomi dan mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, yang diwakili Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, Amiruddin Muhidu, memaparkan perkembangan sektor jasa keuangan di Selayar, arah strategis TPAKD 2025, serta hubungan literasi dan inklusi keuangan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sebagai bentuk nyata peningkatan akses keuangan, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kepulauan Selayar dengan Pemerintah Kecamatan Pasilambena, serta tujuh desa, terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk penguatan ekonomi desa.
Kegiatan juga dirangkaikan dengan edukasi bertema “Waspadai Pinjaman Online Ilegal dan Penipuan Berkedok Investasi” yang dihadiri anggota TPAKD, Tim Penggerak PKK Kepulauan Selayar, dan perwakilan Kodim 1415/Selayar.
Ketua Tim Penggerak PKK Kepulauan Selayar, Ny. Hj. Tri Yanti Rahmawati Natsir, menyampaikan apresiasi kepada OJK atas perannya meningkatkan literasi keuangan. Ia berharap edukasi berkelanjutan mampu melindungi masyarakat dari investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) ilegal.
