LUMINASIA.ID, Jakarta — Gelombang desakan pergantian Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak hanya mencerminkan evaluasi kinerja semata, tetapi juga menandai menguatnya ketegangan antara struktur pusat dan daerah dalam tubuh partai. Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara daring menjadi ruang terbuka bagi DPW se-Indonesia untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap arah kepemimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Dilansir Sindonews, dalam forum tersebut, kritik yang disampaikan tidak berhenti pada individu Sekjen Taj Yasin, melainkan meluas pada persoalan koordinasi dan efektivitas komunikasi organisasi. Sejumlah DPW menilai adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan kebutuhan di daerah, yang berpotensi menghambat konsolidasi partai, terutama menjelang agenda politik ke depan.
Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki, secara tegas menyoroti adanya hambatan di level DPP yang dinilai mengganggu jalannya roda organisasi. Ia menekankan bahwa fungsi strategis Sekjen sebagai penggerak administrasi dan koordinasi partai tidak berjalan optimal sejak terbitnya Surat Keputusan Kementerian Hukum, sehingga memunculkan ketidakpuasan di kalangan pengurus wilayah.
Situasi ini menempatkan Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, pada posisi krusial untuk mengambil langkah penyeimbang antara menjaga stabilitas internal dan merespons aspirasi daerah. Di tengah dinamika tersebut, desakan pergantian Sekjen bisa dibaca sebagai sinyal bahwa daerah menginginkan peran lebih besar dalam menentukan arah partai, sekaligus menuntut kepemimpinan pusat yang lebih responsif dan inklusif.
Jika tidak dikelola dengan hati-hati, dinamika ini berpotensi memperlebar jarak antara pusat dan daerah. Namun di sisi lain, momentum ini juga dapat menjadi titik balik bagi PPP untuk melakukan pembenahan internal demi memperkuat soliditas menjelang kontestasi politik mendatang.
