LUMINASIA.ID, MAKASSAR – Kinerja perbankan di Sulawesi Selatan pada awal 2026 masih menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari meningkatnya total aset, dana pihak ketiga (DPK), serta penyaluran kredit perbankan.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, mengatakan kondisi perbankan di Sulsel tetap stabil dan mampu menjaga fungsi intermediasi dengan baik.
“Pada posisi Januari 2026, kinerja perbankan di Sulawesi Selatan masih menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya dalam media update yang digelar Senin (9/3/2026).
Berdasarkan data OJK, total aset perbankan di Sulawesi Selatan pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp212,19 triliun, meningkat 5,90 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan Januari 2025 yang mencapai Rp200,37 triliun.
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan mencapai Rp145,27 triliun, tumbuh 7,83 persen (yoy) dibandingkan posisi Januari 2025 sebesar Rp134,73 triliun.
Adapun penyaluran kredit perbankan di Sulawesi Selatan juga meningkat menjadi Rp173,03 triliun, atau tumbuh 5,56 persen (yoy) dibandingkan Januari 2025 yang sebesar Rp163,91 triliun.
Muchlasin menjelaskan, tingkat intermediasi perbankan di Sulawesi Selatan tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mencapai 119,11 persen.
Meski demikian, kualitas kredit tetap terjaga dengan baik. Rasio Non Performing Loan (NPL) tercatat berada di level 3,76 persen, masih dalam batas aman.
“Intermediasi perbankan relatif cukup tinggi dengan LDR 119,11 persen, namun tetap didukung kualitas kredit yang terjaga dengan NPL sebesar 3,76 persen,” jelasnya.
Dari sisi komposisi simpanan masyarakat, dana perbankan masih didominasi oleh tabungan sebesar Rp86,87 triliun atau sekitar 59,80 persen dari total DPK.
Selanjutnya deposito tercatat sebesar Rp35,18 triliun dengan porsi 24,22 persen, sementara giro mencapai Rp23,22 triliun atau sekitar 15,99 persen.
Berdasarkan jenis penggunaannya, penyaluran kredit di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh kredit produktif sebesar Rp91,50 triliun atau sekitar 52,88 persen dari total kredit.
Sedangkan kredit konsumsi tercatat sebesar Rp81,53 triliun atau sekitar 47,12 persen.
Jika dilihat dari sektor usaha, penyaluran kredit terbesar berada pada sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai sekitar Rp38,21 triliun.
Sektor lain yang juga menerima penyaluran kredit cukup besar antara lain pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp15,80 triliun, serta industri pengolahan sekitar Rp8,32 triliun.
Selain itu, kredit juga disalurkan ke sektor konstruksi sebesar Rp4,97 triliun, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan sekitar Rp3,83 triliun, serta sektor listrik, air, dan gas sebesar Rp3,33 triliun.
Adapun sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi tercatat menerima kredit sekitar Rp2,82 triliun, sementara sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp2,43 triliun.
Penyaluran kredit produktif di Sulawesi Selatan juga mencakup sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tercatat sekitar Rp3,75 triliun.
Dilihat dari sebaran wilayah, Kota Makassar masih menjadi daerah dengan penyaluran kredit terbesar dengan porsi sekitar 52,16 persen atau sekitar Rp47,51 triliun.
Beberapa daerah lain dengan penyaluran kredit cukup besar antara lain Palopo sekitar Rp6,41 triliun, Parepare sekitar Rp3,77 triliun, Bulukumba sekitar Rp3,72 triliun, serta Luwu Utara sekitar Rp3,17 triliun.
Secara keseluruhan, total penyaluran kredit produktif di Sulawesi Selatan pada Januari 2026 tercatat sekitar Rp91,09 triliun.
Muchlasin menegaskan OJK akan terus memantau perkembangan sektor jasa keuangan di daerah guna menjaga stabilitas industri perbankan serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
Menurutnya, perbankan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah melalui penyaluran kredit produktif ke berbagai sektor usaha.
