LUMINASIA.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) memperkuat ekosistem asuransi kesehatan untuk mendorong pembiayaan layanan kesehatan yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Task Force Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ), yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara perusahaan asuransi dengan sejumlah jaringan dan fasilitas rumah sakit di Gedung Adhyatama Kemenkes, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Langkah ini diarahkan untuk menciptakan sistem layanan kesehatan yang lebih terintegrasi, efisien dan berkelanjutan.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, OJK dan Kemenkes berharap perlindungan kesehatan masyarakat dapat semakin optimal sekaligus mendorong biaya pembiayaan kesehatan menjadi lebih murah.
OJK Dorong Ekosistem Asuransi Lebih Sehat
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, koordinasi antara perusahaan asuransi dan rumah sakit menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem asuransi kesehatan yang lebih kuat.
Menurut Ogi, penguatan tersebut juga menjadi bagian dari transformasi industri kesehatan, termasuk dalam memperkuat peran perusahaan asuransi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Ini adalah bagian daripada perbaikan penguatan ekosistem dari industri kesehatan kita. Termasuk dari perusahaan asuransi dan menjadi awal daripada transformasi kita. Bagaimana ekosistem industri kesehatan kita akan lebih sehat, lebih kuat dan bisa melindungi daripada masyarakat,” ujar Ogi.
Ia mengatakan, OJK sebagai lembaga yang mengawasi perusahaan asuransi akan terus mendorong terbentuknya ekosistem yang mampu memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.
Ogi menilai kebutuhan terhadap layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar sehingga keberadaan asuransi komersial memiliki peran yang semakin penting dalam sistem pembiayaan kesehatan.
“Dan kami sebagai pengawas daripada perusahaan asuransi akan terus mendorong ekosistem ini akan menjadi lebih baik sehingga masyarakat akan terlayani dengan baik. Karena kesehatan adalah kebutuhan dasar dari masyarakat dan tentunya kontribusi daripada asuransi komersial akan lebih meningkat,” kata Ogi.
Menurutnya, penguatan industri asuransi kesehatan tidak hanya berkaitan dengan perusahaan asuransi.
Keterhubungan antara perusahaan asuransi, rumah sakit, penyelenggara jaminan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih efektif.
Kemenkes Ingin Biaya Kesehatan Semurah Mungkin
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan, koordinasi antarpenyelenggara jaminan merupakan bagian dari transformasi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia.
Transformasi tersebut diarahkan untuk menciptakan pembiayaan kesehatan yang lebih efisien sekaligus membangun ekosistem yang mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.
“Tujuannya adalah pembiayaan kesehatan kalau bisa dibuat bagi masyarakat dan negara semurah mungkin, hasilnya sebagus mungkin, dan ekosistemnya itu berkesinambungan. Jadi bisa berkembang dengan normal dan sustainable,” ujar Budi.
Menurut Budi, peningkatan peran asuransi dalam pembiayaan kesehatan diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat yang harus membayar langsung ketika membutuhkan layanan kesehatan.
Karena itu, koordinasi antara perusahaan asuransi swasta, BPJS Kesehatan dan rumah sakit menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat.
Koordinasi tersebut juga mencakup pertukaran data serta penyelarasan mekanisme pembayaran.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi, proses pelayanan diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan mengurangi hambatan administratif yang selama ini dapat muncul dalam hubungan antara peserta, perusahaan asuransi dan rumah sakit.
Penguatan koordinasi juga diharapkan membuat pembiayaan kesehatan menjadi lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Lima Perusahaan Asuransi Tandatangani PKS
Sebagai bagian dari implementasi KAPJ, lima perusahaan asuransi terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
Kelima perusahaan tersebut yakni AIA Financial, BRI Life, Manulife Indonesia, Manulife Indonesia Syariah dan Asuransi Jiwa BCA.
Sementara itu, tujuh jaringan atau fasilitas rumah sakit juga terlibat dalam kerja sama tersebut.
Ketujuhnya terdiri atas Primaya Hospital Group, Hermina Hospital Group, Siloam Hospital Group, Rumah Sakit Kasih Grup, Rumah Sakit Sentra Medika Group, Rumah Sakit Azra Bogor dan Rumah Sakit Dinda Tangerang.
Kerja sama antara perusahaan asuransi dan rumah sakit tersebut menjadi langkah konkret dalam menjalankan koordinasi antarpenyelenggara jaminan.
Melalui kerja sama itu, kedua pihak berkomitmen mendorong standardisasi sistem dan mempercepat berbagai proses administrasi pelayanan.
Optimalisasi pelaksanaan manfaat jaminan kesehatan bagi peserta juga menjadi bagian dari kerja sama tersebut.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi berbagai hambatan yang terjadi dalam proses pelayanan, mulai dari peserta memperoleh layanan hingga proses antara rumah sakit dan perusahaan asuransi.
Pertukaran Data Jadi Bagian Penguatan
Penguatan ekosistem asuransi kesehatan juga membutuhkan sistem yang memungkinkan berbagai pihak bekerja dengan mekanisme yang lebih terkoordinasi.
Pertukaran data menjadi salah satu bagian penting dalam upaya tersebut.
Dengan pertukaran data dan penyelarasan mekanisme pembayaran, perusahaan asuransi dan rumah sakit diharapkan dapat mengurangi proses yang berulang serta mempercepat pelayanan kepada peserta.
Koordinasi yang semakin baik juga dapat membantu menciptakan proses administrasi yang lebih sederhana.
Pada akhirnya, efisiensi dalam proses tersebut diharapkan memberikan dampak terhadap pembiayaan kesehatan secara keseluruhan.
Hal itu sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan layanan kesehatan yang berkualitas dengan pembiayaan yang semakin efisien.
KAPJ Diperkuat Secara Berkelanjutan
Task Force KAPJ dibentuk sebagai tindak lanjut rapat koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan.
Komite tersebut diketuai OJK dan didukung Kemenkes, BPJS Kesehatan, asosiasi rumah sakit serta asosiasi perusahaan asuransi.
Pembentukan Task Force menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan.
Melalui koordinasi tersebut, penyelenggaraan jaminan kesehatan diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Task Force KAPJ selanjutnya akan terus mendorong kolaborasi antara penyelenggara jaminan dan pemangku kepentingan terkait.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem asuransi kesehatan yang sehat, transparan, efisien dan berkelanjutan.
Sinergi antara kebijakan sektor kesehatan dan pengawasan sektor jasa keuangan juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat.
Dengan ekosistem yang semakin terintegrasi, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat jaminan kesehatan secara lebih optimal.
Pada saat yang sama, penguatan koordinasi antara asuransi, rumah sakit dan penyelenggara jaminan kesehatan diharapkan dapat mendorong terciptanya pembiayaan kesehatan yang lebih efisien dan terjangkau.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya jangka panjang OJK dan Kemenkes dalam memperkuat sistem pembiayaan kesehatan nasional agar tidak hanya memberikan perlindungan yang lebih baik, tetapi juga mampu berjalan secara berkelanjutan.
